Tuban Literasi – Satu Tahun pemerintahan Bupati Aditya Halindra Faridzky-Wakil Bupati H Riyadi mengalami kegamangan dalam kebijakan. Terlihat pada tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Selain itu masih banyak catatan merah yang masih dijadikan pembenaran. Agar kemudian slogan “Mbangun Deso Noto Kutho” seola-olah berjalan. Berdasarkan hasil kajian PC. PMII Tuban menemukan bahwa, dengan adanya KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang sudah turun ke Tuban. Namun, rekomendasi KASN yang disampaikan melalui surat dengan Nomor B-1717/JP.01/05/2022 tak diindahkan.
Kemudian, selain issue sengkarutnya mutasi ASN, insfrastruktur poros desa masih banyak yang rusak namun belum tersentuh. Padahal pada saat kampanye Bupati-Wakil Bupati menyampaikan, bahwa Insfrastruktur adalah prioritas untuk penurunan angka kemiskinan. Di antara jalan desa yang rusak parah, Kecamatan Kerek Desa Gaji sampai Wolutengah, Kecamatan Tambakboyo Desa Sotang, Cokrowati, Belekanget dan Mander, Serta Kecamatan Bancar Desa Margosuko.
Melihat kondisi tersebut, Sejumlah aktivis yang tergabung dalam PMII Tuban lakukan demonstrasi Jilid 2 pada, Senin (20/06/22). Aksi tersebut lanjutan sebelumnya pada, Kamis (16/06/2022). Aksi puluhan mahasiswa ini untuk memperingati satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky – H Riyadi.
Mereka minilai, ditengah kesulitan masyarakat justru pasangan Lindra – Riyadi membuat gaduh. Sehingga dianggap belum mampu membawa perubahan Kabupaten Tuban.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa keranda mayat dan membawa karangan ucapan selamat bela sungkawa yang ditujukan pada Bupati Tuban beserta wakilnya atas hilangnya hati nurani.
Menurut Ketua Umum PC PMII Tuban, Khoirukum Mimmu,aini, dalam orasinya menuturkan bahwa sekali lagi dan kesekian kalinya aktivis mahasiswa yang menjadi representasi rakyat tidak ditemui oleh bupati.
“Apakah benar mereka yang dipilih oleh rakyat Tuban, masih pantas masih pantas disebut pemimpin,” Ucap Aini sapaan akrabnya.
Aini menambahkan, bupati jangan hanya aktif di Medsos. Namun juka aktif menyapa rakyatnya yang datang ke kantor Pemkab.
“Bupati Lindra jangan cemen di dunia nyata. Temui kami,” .teriaknya
Pembangunan infrastruktur yang digembor-gemborkan selama ini hanya isapan jempol. Buktinya banyak jalan yang rusak namun tidak ditangani secara cepat. Padahal kondisi jalan sudah sangat mengkhawatirkan.
“Ada beberapa kecamatan, Senori, Kerek, Tambakboyo, Rengel dan Bancar. Disana jalan sangat rusak parah. Padahal visi-misi bupati cukup jelas, pembangunan infrastruktur menjadi prioritasnya,” terangnya.
Tak hanya itu, dalam aksi tersebut juga memeragakan treatrikal yang menggambarkan rakyat ingin beretemu pada pemimpinnya. Namun oleh petugas dihalang-halangi. Dan bupati mendelegasikan bawahan untuk menemui masa aksi. Karena beralasan, Bupati Lindra ada rapat.
“Lagi-lagi bupati beralasan ada rapat, ternya memang Bupati Lindra tidak punya nyali untuk menemui kami,” tegasnya.
Selain itu, masa aksi juga menyoroti minimnya penanganan virus PMK yang saat ini sudah sekitar 1.763 ekor hewan ternak yang terpapar viris tersebut. Bahkan, 6 ekor hewan ternak warga telah mati. Dari 20 kecamatan, ada 19 Kecamatan hewan ternak warga yang terserang virus tersebut. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Tuban sampai detik ini belum ada solusi. Sementara itu, yang dilakukan hanya menutup 3 pasar yang ada di Kabupaten Tuban. Secara otomatis, menghambat perekonomian masyarakat.
Berdasarkan hasil konsolidasi Pengurus Cabang PMII bersama seluruh kader PMII se-Kabupaten Tuban.
PMII menemukan beberapa issue yang harus segera ditindaklanjuti oleh Bupati Aditya Halindra Faridzky-Wakil Bupati H Riyadi. Adapun evaluasi sebagai berikut:
- Pemerintah Kabupaten Tuban menunjukan komitmen one village one product. Namun kenyataan di lapangan, banyak toko modern Alfamart maupun Indomart menjamur. Bahkan sampai ke pelosok desa (Desa Remen).
- Banyaknya industri di Kabupaten Tuban tidak berbanding lurus dengan penyerapan lapangan pekerjaan.
- Skor pendidikan keagamaan tidak menjadi prioritas untuk perolehan beasiswa dalam tataran pendidikan dasar (SD) dan pendidikan tingkat pertama (SMP), padahal pendidikan agama dan moral adalah hal yang mendasar untuk peserta didik.
- Penyerapan anggaran pendidikan kurang maksimal. Sehingga mengalami SilPa hampir 700 juta, yang semestinya bisa di manfaatkan untuk kebutuhan potensi SDM pendidikan.
- Belum ada kejelasan mengenai legalitas yang berwenang dalam demosi 30 ASN, sehingga memunculkan asumsi liar ditengah masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Tuban tidak patuh pada KASN.
- Perbaikan jalan belum merata, masih banyak jalan PU Kabupaten Tuban yang perlu diperbaiki, sesuai tagline bupati (Mbangun deso noto kutho).
- Edukasi mengenai kesehatan belum maksimal. Sehingga perilaku hidup sehat di masyarakat terutama dalam hal penempatan maupun pemanfaatan sampah begitu kecil.
- Segera tindak lanjuti penangan Virus PMK di Kabupaten Tuban.
